.jpg)
BERITAWAJO.ID, JAKARTA - Kalimat "Lebih baik saya jadi petani" terdengar heroik di telinga para pemuja jabatan, namun bagi rakyat waras, ini adalah ancaman manja dari seorang elit yang enggan lepas dari zona nyaman. Mengancam pensiun dini hanya karena tidak mau diawasi oleh sipil adalah bukti bahwa transparansi dianggap sebagai musuh, bukan kawan.
Kritik Pedas: Antara Pengabdian dan Anggaran
Petani Mana yang Punya Ajudan? Menggunakan diksi "petani" sebagai perbandingan adalah penghinaan bagi jutaan petani asli yang berpeluh di bawah terik matahari demi sesuap nasi, sementara sang jenderal berbicara dalam ruangan ber-AC dengan gaji dan tunjangan dari pajak rakyat yang sama.
Alergi Reformasi: Keinginan untuk tetap independen tanpa pengawasan kementerian sering kali bukan soal efektivitas kerja, melainkan soal eksklusivitas anggaran. Tanpa pengawasan sipil yang ketat, aliran dana menjadi "wilayah tak tersentuh".
Baca Juga : Sepakatkah Anda Polri di Bawah Kementerian Dalam Negeri
Loyalitas Bersyarat: Jika benar niatnya mengabdi, struktur apa pun seharusnya tidak menjadi masalah. Menolak perubahan sistem menunjukkan bahwa loyalitasnya bukan pada negara, melainkan pada status quo dan kewenangan tanpa batas.
Gerakan Digital
Narasi ini sangat cocok jika disandingkan dengan rangkaian hashtag berikut untuk menyoroti fenomena "pundung" (merajuk) massal para pejabat saat kewenangannya dipangkas:
#AparaturCintaAnggaran
#ReformasiPolriAtauMati
#PetaniBeneranGakGini
#EgoSeragam
#SupremasiSipil
Catatan Penting: Sebagai informasi tambahan untuk konteks diskusi kita, narasi dalam gambar tersebut sebenarnya merupakan diskursus lama yang sering muncul kembali. Faktanya, wacana Polri di bawah kementerian adalah bagian dari perdebatan reformasi sektor keamanan guna menciptakan checks and balances yang lebih sehat.
