.jpg)
BERITAWAJO.ID, MAJAULENG - Masyarakat Desa Tosora kembali menyuarakan keresahan atas pelaksanaan program pembibitan ikan yang menggunakan lahan milik warga. Program tersebut dinilai tidak hanya menghambat aktivitas pertanian, tetapi juga mencerminkan lemahnya perencanaan serta minimnya keberpihakan kepada masyarakat pemilik lahan.
Warga mengaku telah siap memasuki musim tanam padi, namun hingga kini tidak dapat mengolah sawah karena air tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan. Larangan tersebut diduga datang dari pihak pelelang yang mengelola kegiatan pembibitan ikan, meskipun lahan tersebut merupakan lahan produktif milik masyarakat.
“Kami pemilik lahan, tapi justru kami yang dibatasi. Ini jelas merugikan petani dan mengancam keberlanjutan ekonomi keluarga kami,” keluh salah seorang warga.
Serikat Aktivis Pemuda Wajo Andi Rifqi menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan kebijakan di tingkat pelaksana. Program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga dijalankan tanpa kajian mendalam terkait dampak sosial dan pertanian.
“Dinas Perikanan Kabupaten Wajo harus meninjau kembali izin pelelangan yang diberikan. Kebijakan tersebut tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi harus mengedepankan kemaslahatan bersama, khususnya masyarakat pemilik lahan,” tegas Serikat Aktivis Pemuda Wajo.
Menurut mereka, penggunaan lahan pertanian aktif untuk pembibitan ikan tanpa kesepakatan yang jelas dan adil berpotensi melanggar prinsip keadilan serta merugikan petani. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perizinan dan pelaksanaan pelelangan dinilai sebagai langkah mendesak.
Serikat Aktivis Pemuda Wajo Andi Rifqi juga mendesak Dinas Perikanan Kabupaten Wajo untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik guna menghindari simpang siur informasi di tengah masyarakat.
“Kami menunggu klarifikasi resmi dari dinas terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat justru menjadi sumber konflik dan ketidakpercayaan publik,” lanjut pernyataan tersebut.
Masyarakat Desa Tosora Ambo Lau berharap pemerintah daerah segera turun tangan, meninjau ulang izin pelelangan, serta memastikan setiap program pembibitan ikan dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(Tim)
Editor : Edi Prekendes
