.jpg)
BERITAWAJO.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Wajo, Andi Rosman, yang didampingi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Andi Satriani. Rombongan diterima oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hj. Erliani Budi Lestari, bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Wajo membahas berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk penguatan sarana dan prasarana pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Wajo.
Selain itu, pembahasan juga mencakup peningkatan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, hingga percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Menurut Andi Rosman, administrasi kependudukan merupakan salah satu fondasi utama pelayanan publik karena menjadi syarat dalam memperoleh berbagai layanan pemerintah maupun sektor lainnya.
«"Kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Wajo mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Karena itu, koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan di daerah," ujar Andi Rosman.»
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Wajo juga menyampaikan sejumlah kebutuhan serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan agar dapat memperoleh dukungan dan solusi dari pemerintah pusat.
Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Wajo dan Ditjen Dukcapil Kemendagri semakin kuat, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
"Setelah dari sini kami akan mengaplikasikan sekaligus mengevaluasi pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan agar terus mengalami peningkatan, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh layanan yang cepat, akurat, dan memberikan kepastian hukum," tutup Andi Rosman.(Tim)
Editor : Edi Prekendes
