.jpg)
BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Unggahan media sosial yang menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam praktik nikah siri dipenjarakan menuai perhatian dan memancing perdebatan publik.
Dalam unggahan akun Facebook Maryono, terpampang pernyataan, "Penjarakan saja semua yang terlibat nikah siri." Pernyataan tersebut turut mendapat beragam tanggapan warganet, termasuk komentar yang menyoroti keterlibatan saksi maupun pihak yang membantu terlaksananya pernikahan siri, terutama apabila mengetahui calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan sah.
Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, persoalan nikah siri tidak dapat digeneralisasi sebagai tindak pidana. Ada perbedaan mendasar antara perkawinan yang tidak dicatatkan, poligami tanpa prosedur hukum, dan perkawinan yang dilakukan dengan menyembunyikan adanya penghalang perkawinan.
UU Perkawinan Mengatur Keabsahan dan Pencatatan
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
Sementara Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak.
Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan persoalan pembuktian dan kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak keperdataan di kemudian hari.
Poligami Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan
Persoalan menjadi lebih serius ketika nikah siri dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain.
Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan memberikan kemungkinan bagi pengadilan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Selanjutnya, Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur persyaratan pengajuan izin poligami kepada pengadilan, termasuk alasan yang dibenarkan undang-undang, persetujuan istri, kemampuan menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta jaminan berlaku adil dengan memperhatikan ketentuan dan pengecualian yang diatur undang-undang.
Dengan demikian, poligami bukanlah tindakan yang dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi tanpa memperhatikan prosedur hukum.
KUHP Nasional Mengatur Ancaman Pidana
Hal yang perlu menjadi perhatian publik adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sejak 2 Januari 2026.
Dalam Pasal 402 KUHP, terdapat ketentuan pidana terhadap seseorang yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan berikutnya.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV.
Bahkan, apabila seseorang menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan sebelumnya menjadi penghalang yang sah, ancaman pidananya dapat mencapai 6 tahun penjara atau denda paling banyak kategori IV.
Pasal 403 KUHP juga mengatur ancaman pidana bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan tanpa memberitahukan adanya penghalang perkawinan yang sah, apabila berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan bukan hanya menyangkut aspek agama dan administrasi, tetapi juga dapat memasuki ranah pidana apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Bagaimana dengan Saksi dan Pihak yang Menikahkan?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah penghulu, saksi, keluarga, atau pihak lain yang membantu terlaksananya nikah siri otomatis dapat dipenjara?
Secara hukum, jawabannya tidak otomatis.
Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan masing-masing orang, unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta alat bukti yang sah.
Pihak yang sekadar menjadi saksi tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena menghadiri atau menyaksikan akad nikah siri. Demikian pula pihak yang membantu pelaksanaan perkawinan harus dinilai berdasarkan peran dan ketentuan hukum yang relevan.
Apabila terdapat dugaan kesengajaan membantu tindak pidana, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan penyertaan dalam KUHP dan dibuktikan melalui proses hukum.
Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Menjadi Perhatian
Di balik perdebatan nikah siri, terdapat persoalan yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Tidak sedikit persoalan rumah tangga yang dapat muncul ketika perkawinan tidak tercatat, mulai dari kesulitan pembuktian status perkawinan, persoalan hak nafkah, pembagian harta bersama, perceraian, hingga kepastian hukum mengenai hubungan orang tua dan anak.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa menjalankan perkawinan tidak cukup hanya mempertimbangkan terpenuhinya tata cara agama, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban pencatatan dan ketentuan hukum positif yang berlaku.
Uji Hukum, Bukan Sekadar Menghakimi
Seruan agar semua pihak yang terlibat nikah siri dipenjarakan memang menjadi bagian dari perdebatan masyarakat. Namun, penegakan hukum harus tetap berdasarkan asas legalitas, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana secara individual.
Tidak semua nikah siri otomatis merupakan tindak pidana. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur perkawinan dengan penghalang yang sah, penyembunyian status perkawinan, atau pelanggaran hukum lainnya, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada akhirnya, hukum harus hadir bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar, tetapi juga memastikan hak dan perlindungan bagi perempuan serta anak tidak diabaikan.
Editor : Edi Prekendes
