.jpg)
BERITAWAJO.ID, MAKASSAR – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa (BEM FH UNIBOS) kembali menggedor gerbang institusi kepolisian dengan aksi demonstrasi pada Senin, 2 Juni 2025, di depan Mapolda Sulawesi Selatan. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi merupakan peringatan keras terhadap pembusukan hukum yang dilakukan oleh oknum aparat sendiri.
Aksi dipimpin langsung oleh Andi Rifky Al-Aidid, Jenderal Lapangan yang dalam orasinya menyatakan bahwa saat ini negara sedang dipermalukan oleh aparatnya sendiri.
“Jika hukum bisa dibeli, jika seragam dijadikan tameng untuk memalak rakyat, maka tak ada lagi yang perlu dihormati selain perlawanan itu sendiri. Kapolsek Bangkala, mantan Kanit Tipiter berinisial 'S', dan oknum Satresnarkoba yang diduga memeras warga—mereka bukan penegak hukum, mereka adalah pengkhianat konstitusi,” tegas Rifky lantang di depan Mapolda.
Aksi ini merupakan lanjutan dari desakan moral yang sebelumnya disuarakan lewat pernyataan sikap dan aksi terbuka. Namun, hingga hari ini, tidak ada satu pun langkah konkret dari Polda Sulsel untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat.
BEM FH UNIBOS secara resmi menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak Krimsus Polda Sulsel. Namun, seperti biasa, alasan klasik dikemukakan: “Subdit Tipidter yang menangani, tapi mereka berhalangan hadir.” Ini bukan hanya bentuk ketidaksiapan, tetapi sinyal bahwa institusi ini lumpuh menghadapi pelanggar hukum dari dalam.
Ardy Bangsawan, Presiden BEM FH UNIBOS, menyampaikan bahwa pihaknya akan membuat Laporan Pengaduan (Lapdu) secara resmi ke Polda Sulsel dalam waktu dekat. Fokus Lapdu tersebut adalah dugaan gratifikasi oleh mantan Kanit Tipiter Polres Jeneponto berinisial “S”, yang diduga menerima aliran dana dari aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat.
“Kami sudah kantongi bukti transaksi. Ini bukan asumsi, ini fakta. Dan jika Polda tak mampu menindak anak buahnya sendiri, maka rakyat punya hak untuk menyebut: hukum sedang mati suri di tangan aparat,” ujar Ardy tajam.
Tak hanya itu, Ardy juga menyinggung aksi sebelumnya pada 21 Mei 2025 soal dugaan KKN di PDAM Palopo. Hingga kini, tidak ada satu pun hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada publik.
“Dua aksi, dua tuntutan, dua kebisuan. Kami paham, kebungkaman hari ini adalah bentuk perlindungan terhadap oknum. Tapi kami ingatkan: tak ada tembok kekuasaan yang tidak bisa runtuh oleh keberanian,” lanjut Ardy.
TUNTUTAN BEM FH UNIBOS:
1. Copot Kapolsek Bangkala yang diduga membiarkan tambang ilegal beroperasi secara terbuka.
2. Periksa dan adili oknum berinisial “S”, mantan Kanit Tipiter Polres Jeneponto, yang diduga menerima uang dari tambang ilegal berdasarkan bukti transfer.
3. Usut tuntas oknum Satresnarkoba Polrestabes Makassar yang diduga memeras mantan bandar narkoba.
4. Bentuk tim independen yang diawasi publik untuk mengusut mafia hukum ditubuh penyidik Polda Sulsel.
5. Publikasikan hasil penanganan kasus PDAM Palopo, jangan biarkan uang rakyat dicuri di balik meja.
Aksi ini akan terus berlanjut. BEM FH UNIBOS menegaskan bahwa jika dalam waktu 2×24 jam tidak ada tindak lanjut yang tegas dan terbuka dari Polda Sulsel, maka gelombang perlawanan akan membesar. Kami tidak sedang mencari panggung, kami sedang membersihkan panggung dari aktor-aktor busuk.
Penulis : Fikri Haikal
Editor. : Edi Prekendes
