.jpg)
BERITAWAJO.ID, PAPUA - Rusaknya ekosistem di Raja Ampat papuabbagian barat daya. Penulis Randi.M Selaku ketua umum HMI Komisariat STIKES Nani Hasanuddin Cabang Makassar Timur sekaligus aktivis mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur Aktivitas tambang nikel diduga merusak ekosistem di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Indonesia, kini dihadapkan pada isu hangat yang mengancam keindahan dan kelestarian alam kehidupan masyarakat lokal papu barat daya.
Pertambangan nikel, yang dianggap sebagai salah satu sumber daya alam yang berharga, telah menjadi topik perdebatan yang sengit dan hangat di kalangan masyarakat dan pemerintah. Hal ini diduga menjadi polemik bagi masyarakat lokal papua barat daya Perusahaan tambang nikel, PT. Aneka Tambang (Antam) dan PT. Vale Indonesia, telah diberikan izin untuk melakukan pertambangan di wilayah Raja Ampat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat lokal papu bagian barat daya itu sendiri.
Hal ini diduga pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari perspektif etika lingkungan, pertambangan nikel di Raja Ampat merupakan contoh nyata dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dan keadilan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur segala aspek terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Pemerintah dan perusahaan tambang tampaknya lebih mengutamakan kepentingan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Ini seperti permainan yang sudah ditentukan hasilnya, di mana masyarakat lokal papu bagian barat daya hanya menjadi penonton, sementara pemerintah dan perusahaan tambang menjadi pemain utama.
Penulis : Fikri Haikal
Editor. : Edi Prekendes
