.jpg)
L
BERITAWAJO.ID, - Kisah Kezia Syifa, prajurit Amerika Serikat berjilbab asal Indonesia, mendadak viral. Sebagai warga yang terbiasa bersikap skeptis, saya sengaja menunggu media besar dan kredibel seperti 'Kompas' memuatnya sebelum memberikan respons.
Syifa - yang orang tuanya berasal dari Tangerang - Banten, kini berseragam National Guard, komponen cadangan militer AS. Meski ia bertugas di bagian administrasi, kehadirannya memicu kegaduhan di tanah air.
Respons pejabat dan politisi kita sangat terbaca: normatif dan kaku merujuk pada undang-undang. Anggota DPR hingga Menteri Hukum bicara soal verifikasi status kewarganegaraan dan larangan WNI bergabung dengan tentara asing tanpa izin Presiden.
Secara legal, mereka benar. Namun, bagi saya, viralnya kisah ini bukan sekadar soal pilihan profesi individu, melainkan sebuah tamparan keras yang harus dibaca sebagai kegagalan negara.
Negara telah gagal menyediakan sistem rekrutmen yang adil, bermartabat, dan berbasis meritokrasi: berdasarkan kemampuan dan prestasi.
Ketika akses menjadi aparat negara ditentukan oleh sogokan, kongkalikong, dan "orang dalam", saat itulah negara sedang mengkhianati prinsip keadilan.
Lebih dari itu, negara sebenarnya sudah cukup lama menanam benih korupsi sejak hari pertama seseorang mengabdi.
Sudah menjadi rahasia umum —rahasia warga yang pahit — bahwa untuk masuk TNI, Polri, hingga ASN, seringkali butuh ratusan juta rupiah. Bahkan untuk menembus akademi militer atau kepolisian, angkanya konon bisa mencapai miliaran.
Negara dan aparatnya mungkin tak pernah memberikan pengakuan terbuka, hanya berlindung di balik kata "oknum", namun masyarakatlah yang merasakan perihnya kenyataan itu secara langsung. Bahkan untuk menjadi patriot (TNI), melindungi warga (polisi), melayani rakyat (ASN) - musti nyogok.
Bagi saya yang sudah kenyang mendengar cerita warga yang tertipu calo rekrutmen - juga ramai jadi berita media massa, sungguh tidak adil jika kita hanya menyalahkan individu yang memilih "pergi" dan mengabdi di negeri orang.
Yang patut dipertanyakan adalah sistem kita sendiri: Mengapa talenta terbaik merasa tidak punya tempat di rumahnya sendiri?
Bandingkan gaji anggota Garda Nasional AS mencapai Rp575 juta per tahun atau Rp.48 juta per bulan. Sedangkan, untuk gabung dengan TNI perlu sogokan ratusan juta dan gaji sepersepuluhnya. (Tak jelas angka sogokan pastinya karena tergantung lewat mana - pen.)
Memang ada saja anak petani anak tukang, buruh dan rakyat jelata - yang lolos di sana, tapi itu pengecualian dan dijadikan "humas" yang tidak mencerminkan realitanya. Karena bahkan dari keluarga orang dalam sendiri yang gagal masuk, menyuarakannya.
NEGARA yang sehat tidak akan kehilangan warganya hanya karena ketidakadilan struktural. Jika Indonesia ingin serius memberantas korupsi, pembenahan harus dimulai dari pintu masuk kekuasaan.
Rekrutmen aparat bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan fondasi moral sebuah bangsa.
Korupsi yang menggurita selama puluhan tahun ini dimulai dari sana: dari masuknya abdi negara melalui cara-cara kotor, bukan kompetensi. Tanpa meritokrasi, dimana negara memberikan posisi berdasarkan kemampuan bukan sogokan - seragam hanya akan menjadi simbol kosong.
Dan negara yang gagal menjaga keadilan di pintu masuk, selamanya akan gagal menegakkan keadilan di dalamnya.
PS: Saya membayangkan, di luar sana ada "Pak Komandan" yang membaca tulisan ini lalu berteriak sinis: "Nggak usah dipedulikan. Yang mau gabung bersama kami lewat jalur nyogok toh masih antre, masih banyak!"
Supriyanto Martosuwito ✍️
*rpst HariMerdeka Drecpecs nGondes ✊️🇮🇩
