BERITAWAJO.ID, MAJAULENG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arief, S.Pd.I., M.Si., menerima aspirasi masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram saat melaksanakan agenda reses hari kedua di Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Rabu 29/07/26.
Dalam dialog bersama warga, masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dinilai sangat berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang setiap hari bergantung pada gas bersubsidi tersebut.
Menanggapi keluhan tersebut, Sufriadi Arief bergerak cepat dengan menghubungi pihak Pertamina guna meminta penjelasan sekaligus mendorong dilakukan penyelidikan terhadap penyebab kelangkaan yang terjadi di wilayah tersebut.
"Saya langsung menghubungi pihak Pertamina agar segera menyelidiki penyebab kelangkaan gas LPG 3 kilogram ini dan mencari solusi yang tepat. Informasi serta data yang saya terima dari masyarakat juga telah saya sampaikan sebagai bahan untuk segera ditindaklanjuti," ujar Sufriadi Arief di hadapan warga.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Wajo ini menegaskan, hasil reses bukan sekadar menjadi bahan catatan, tetapi harus ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera diselesaikan.
Ia berharap distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Majauleng, dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan energi rumah tangga.
"Semoga persoalan ini segera menemukan jalan keluar dan kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi," harapnya.
Kegiatan reses tersebut dihadiri tokoh masyarakat, pemerintah setempat, tokoh pemuda, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wajo, serta warga Desa Tajo yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan, penganggaran, maupun koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.(Tim)
Editor : Edi Prekendes






