.jpg)
BERITAWAJO.ID, WAJO – Momentum Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober menjadi pengingat bahwa perjuangan generasi muda tidak boleh berhenti pada seremoni. Semangat kepemudaan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam memperjuangkan hak masyarakat, termasuk hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dalam momentum tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Wajo Maju menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Organisasi mahasiswa ini mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam menangani persoalan tersebut.
Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen kajian HMI MPO Cabang Wajo Maju, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Wajo mencapai 6.410 anak. Angka tersebut terdiri atas 2.675 anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), 2.244 anak Belum Pernah Bersekolah (BPB), dan 1.491 anak Putus Sekolah (DO).
Sebaran ATS tertinggi dalam dokumen tersebut tercatat di Kecamatan Pitumpanua sebanyak 913 anak, Kecamatan Tempe 882 anak, dan Kecamatan Maniangpajo 657 anak.
Sementara itu, berdasarkan kelompok usia, terdapat 2.108 anak berusia 6–12 tahun, sebanyak 2.415 anak berusia 13–15 tahun, serta 1.887 anak berusia 16–18 tahun.
Data tersebut menjadi perhatian serius karena persoalan anak tidak sekolah berkaitan langsung dengan akses pendidikan, kesempatan memperoleh keterampilan, dan masa depan generasi muda di Kabupaten Wajo.
HMI MPO Cabang Wajo Maju menilai pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan kembali mengenyam pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan, sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Soroti Anggaran Pendidikan
Selain persoalan ATS, HMI MPO Cabang Wajo Maju turut menyoroti besaran anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
Dalam dokumen kajian organisasi tersebut, pagu anggaran tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp399.874.999.405, dengan realisasi Rp383.894.185.263 atau sekitar 96 persen. Adapun rancangan awal RKPD/Renja tahun 2026 tercatat sebesar Rp351.987.781.425.
Menurut kajian tersebut, besarnya anggaran pendidikan perlu diiringi dengan hasil pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka anak tidak sekolah.
Karena itu, transparansi penggunaan anggaran, evaluasi program, serta verifikasi dan validasi data ATS dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan bantuan.
Angka anggaran dan data ATS tersebut merupakan informasi yang dicantumkan dalam dokumen kajian HMI MPO Cabang Wajo Maju dan masih perlu ditelaah bersama data resmi pemerintah serta laporan pelaksanaan program terkait.
Tujuh Tuntutan HMI MPO Cabang Wajo Maju
Atas persoalan tersebut, HMI MPO Cabang Wajo Maju menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.
Pertama, mendesak Bupati Wajo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam penanganan ATS, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila terbukti terdapat kegagalan kinerja atau pelanggaran.
Kedua, mendesak pemeriksaan dan audit anggaran pendidikan oleh instansi berwenang secara transparan dan akuntabel.
Ketiga, meminta verifikasi dan validasi ulang terhadap data 6.410 anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Keempat, mendesak penyusunan program dan penganggaran penanganan ATS yang dilengkapi target, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Kelima, mendorong penguatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai alternatif bagi anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan.
Keenam, meminta penerapan sistem pencegahan putus sekolah melalui pemantauan kehadiran peserta didik, pendampingan terhadap anak yang berisiko putus sekolah, serta keterlibatan aktif orang tua dan pemerintah setempat.
Ketujuh, mendesak keterbukaan laporan berkala mengenai penggunaan anggaran, perkembangan penanganan ATS, jumlah anak yang kembali mengikuti pendidikan, serta kendala yang masih dihadapi, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi anak.
HMI MPO: Pendidikan Bukan Sekadar Janji Pembangunan
HMI MPO Cabang Wajo Maju menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi melalui kebijakan nyata, bukan sekadar menjadi bagian dari janji pembangunan.
Organisasi tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Wajo menunjukkan komitmen melalui program yang tepat sasaran, penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta langkah konkret untuk menangani anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan.
Menurut HMI MPO Cabang Wajo Maju, persoalan 6.410 anak tidak sekolah tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan administratif. Setiap anak membutuhkan perhatian dan penanganan sesuai dengan penyebab mereka tidak bersekolah.
Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, organisasi mahasiswa itu menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, serta mengawal pemenuhan hak pendidikan masyarakat.
HMI MPO Cabang Wajo Maju juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa dan kelurahan, orang tua, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi agar anak-anak di Kabupaten Wajo dapat kembali memperoleh kesempatan belajar.
SELAMATKAN HAK PENDIDIKAN ANAK WAJO!
JANGAN BIARKAN MASA DEPAN GENERASI KITA BERHENTI DI TENGAH JALAN!
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Wajo Maju
Editor : Edi Prekendes
