Asrama Putri (Aspuri) 1 dan Sekretariat Penguru Pusat (PP) Hipermawa Terbengkalai dan Rusak Parah, Bagaimana dengan Janji Bupati Wajo

BERITAWAJO.ID, MAKASSAR – Makassar, Sulawesi Selatan – Asrama Putri (Aspuri) 1 danSekretariat Pengurus Pusat (PP) Hipermawa (HimpunanPelajar Mahasiswa Wajo) yang terletak di Jalan Sungai Saddang Lama, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saat inimengalami kerusakan parah dan terbengkalai.

Pada tahun 2019, Bupati Wajo, Amran Mahmud, berjanjiuntuk membangun Sekretariat PP Hipermawa dan Aspurimelalui pidatonya saat pelantikan pengurus pusat periode2019-2022. Namun, selama dua tahun kepemimpinantersebut, tidak ada realisasi yang terjadi. Hal inimenunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo, khususnya Bupati Wajo, tidak memenuhi komitmennya

Bacs Juga : Janji Yang Tertunda: Ketua Umum HIPERMAWA Koperti UMI Menyoroti Kegagalan Realisasi Pembangunan Asrama Hipermawa

Saat pelantikan Pengurus Pusat Hipermawa periode 2022-2024 di bawah kepemimpinan Muhammad Adam Surya Raya sebagai Ketua Umum PP Hipermawa, Bupati Wajosekali lagi menjanjikan pembangunan Sekretariat PP Hipermawa dan Aspuri. Dia menyampaikan janji tersebutdalam sambutannya di Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Setelah pelantikan Ketua Umum PP Hipermawa periode2022-2024, Muhammad Adam Surya berkomitmen untukterus mengawal dan mendorong realisasi janji-janji BupatiWajo terkait pembangunan Sekretariat PP Hipermawa danAspuri. Dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum PP Hipermawa bertemu dengan Bupati Wajo untukmembahas pembangunan asrama Hipermawa.

Namun, proses pembangunan Asrama PP Hipermawa danAspuri menghadapi kendala. Beberapa pihak atau oknummencoba mengklaim tanah asrama Hipermawa yang akandibangun. Ketua Umum PP Hipermawa bersama kuasapemohon pemerintah Kabupaten Wajo telah mengunjungiKantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar untuk mengajukan penerbitan sertifikat AsramaHipermawa. Namun, BPN Kota Makassar menolakpermohonan tersebut dengan alasan adanya surat gugatanterkait kepemilikan tanah yang akan digunakan untukpembangunan asrama Hipermawa.

Beberapa bulan setelah gugatan tersebut ditolak oleh BPN Kota Makassar, pihak tersebut akan menerbitkan sertifikattanah yang diajukan oleh kuasa pemohon pemerintahKabupaten Wajo. Namun, baru-baru ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN) mengeluarkan panggilankepada Pemerintah Kabupaten Wajo terkait gugatansertifikat hak pakai No. 20012/Kel.Maricaya Baru, tanggal 16 September 2022 dalam perkara Besse HadijaAbbas melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Ketua Umum PP Hipermawa, Muh. Adam Surya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap janjiPemerintah Kabupaten Wajo, khususnya Bupati Wajo, terkait pembangunan asrama Hipermawa. Meskipun telahberlalu empat tahun sejak janji tersebut diucapkan, hinggasaat ini belum ada yang direalisasikan.

PemerintahKabupaten Wajo juga dinilai lemah dalam melakukanupaya hukum dan belum mampu mengeluarkan sertifikatasrama Hipermawa yang menjadi dasar pembangunan.Ketua Umum PP Hipermawa menekankan pentingnyatindakan dari Pemerintah Kabupaten Wajo untukmenyelesaikan sengketa tanah ini, mengingat SekretariatPP Hipermawa dan Aspuri merupakan aset daerah dengannomor asset 03.11.02.01.

Bidang advokasi PP Hipermawa akan terus berkoordinasidengan Ketua Umum PP Hipermawa untuk menegaskanjanji-janji Bupati Wajo dan mendesak pemerintah untukmenyelesaikan masalah kedaerahan yang menyengsarakan masyarakat. PP Hipermawa jugamengajak seluruh masyarakat Hipermawa, terutama 25 Koperti, Komisariat, dan cabang, untuk bersama-samamemperjuangkan pembangunan asrama Hipermawa.Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Wajodiharapkan dapat segera dilakukan guna menyelesaikansengketa tanah asrama Hipermawa dan merealisasikanpembangunan sebelum timbul gejolak di kalanganmasyarakat Hipermawa yang menuntut pemenuhan janjiBupati Wajo.