.jpg)
BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Wajo kembali menjadi sorotan. Bukan hanya soal antrean panjang dan dugaan pelangsiran, tetapi juga munculnya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Wajo, Jumat (7/8/2026), yang membahas kelangkaan LPG 3 kilogram sekaligus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Wajo, Andi Merly Iswita, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, Pertamina Patra Niaga, Wakapolres Wajo, pengelola SPBU, agen LPG serta LMMRI.
Salah satu sorotan datang dari anggota DPRD Wajo, H. Mustafa. Ia mengaku menemukan dugaan penggunaan sejumlah kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi secara berulang dengan modus berpindah-pindah SPBU.
Mustafa bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam praktik tersebut. Menurut dia, terdapat seorang oknum yang disebut menggunakan lima kendaraan untuk melangsir BBM bersubsidi.
Tidak berhenti di situ, Mustafa juga mengaku menemukan sekitar 60 kendaraan yang diduga digunakan untuk aktivitas pelangsiran BBM di salah satu SPBU di Wajo. Ia menyatakan telah memiliki data serta identitas kendaraan yang dimaksud.
SOROTAN UTAMA
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut pelanggaran distribusi BBM bersubsidi. Keterlibatan aparat—jika benar terbukti—akan menjadi persoalan serius karena aparat seharusnya berada di posisi terdepan dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
DPRD Wajo pun meminta agar dugaan tersebut tidak berhenti sebagai pembahasan dalam forum RDP. Mustafa secara tegas mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Ia bahkan menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak mendapatkan penyelesaian di tingkat daerah.
Sementara itu, anggota DPRD Wajo lainnya, Asri Jaya Latif, menyoroti dugaan adanya permainan dalam distribusi BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram.
Menurutnya, persoalan kelangkaan bukan semata-mata dapat diselesaikan dengan menambah kuota. Sistem distribusi dari agen hingga ke masyarakat, kata dia, justru perlu dievaluasi agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dalam RDP tersebut juga muncul informasi mengenai dugaan adanya setoran kepada oknum aparat. Namun informasi tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan dalam forum dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh aparat berwenang.
Wakapolres Wajo yang hadir dalam RDP menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan. Pihak kepolisian juga menegaskan akan memberikan tindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa secara umum stok LPG subsidi dinyatakan aman dan penyaluran berjalan normal. Peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama akibat kondisi musim kemarau, disebut menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi.
Pertamina juga menyebut telah melakukan penambahan pasokan sekitar 15.600 metrik ton dalam dua bulan terakhir atau lebih dari 11 persen dari kuota sebelumnya.
Kini Publik Menunggu Langkah Konkret
Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan keterlibatan oknum aparat tidak cukup hanya menjadi bahan perdebatan di ruang rapat. Jika memang terdapat bukti, masyarakat tentu berharap dilakukan pemeriksaan secara terbuka, profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, klarifikasi dan penjelasan resmi juga penting agar tidak menimbulkan tudingan tanpa dasar.
Satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak berubah menjadi komoditas yang dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak, (Tim).
Editor : Edi Prekendes
