.jpg)
BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Wajo terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dinilai menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk membuka secara terang persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam RDP yang digelar DPRD Wajo pada Jumat (7/8/2026), mencuat dugaan adanya aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi menggunakan sejumlah kendaraan. Anggota DPRD Wajo, H. Mustafa, bahkan menyebut terdapat sekitar 60 kendaraan yang diduga digunakan untuk aktivitas tersebut di salah satu SPBU.
Sorotan semakin serius setelah dalam forum tersebut juga muncul dugaan keterlibatan oknum aparat. Namun, seluruh informasi mengenai keterlibatan oknum tersebut masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan resmi.
Bukan Persoalan Baru?
Bagi masyarakat Wajo, persoalan pelangsiran dan dugaan penimbunan BBM bersubsidi bukan isu yang tiba-tiba muncul. Keluhan mengenai antrean, sulitnya mendapatkan BBM subsidi, hingga dugaan adanya kendaraan tertentu yang berulang kali melakukan pengisian telah menjadi keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, mencuatnya persoalan tersebut dalam forum resmi DPRD Wajo menjadi pertanyaan besar: sejauh mana pengawasan dan penindakan selama ini dilakukan?
RDP tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai forum menyampaikan keluhan. Informasi yang muncul di hadapan DPRD perlu ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang terukur, termasuk melakukan verifikasi terhadap data kendaraan, rekaman transaksi, pola pengisian BBM, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Menjadi PR Kapolres Wajo yang Baru
Tongkat komando Polres Wajo kini berada di tangan AKBP Douglas Mahendrajaya, S.H., S.I.K., M.I.K., M.Tr.Opsla, yang dipercaya menggantikan AKBP Muhammad Rosid Ridho dalam mutasi Polri Juni 2026.
Munculnya persoalan BBM bersubsidi dalam RDP ini tentu menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pimpinan baru Polres Wajo.
Masyarakat berharap kepemimpinan baru tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang memberikan perlindungan terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Jika dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan anggota kepolisian yang benar-benar terlibat, publik tentu berharap tindakan tegas diberikan sesuai aturan dan mekanisme internal Polri maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tudingan terhadap oknum aparat tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Baca Juga : BBM Subsidi di Wajo Jadi Perhatian DPRD, Dugaan Permainan Oknum Aparat Polisi
DPRD Sudah Membuka Pintu, Kini Penegakan Hukum Ditunggu
RDP DPRD Wajo telah membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan persoalan distribusi BBM bersubsidi. Bahkan, pihak kepolisian yang hadir dalam forum tersebut menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah berikutnya.
Apakah data kendaraan yang disebut dalam RDP akan diperiksa?
Apakah transaksi pengisian BBM bersubsidi akan ditelusuri?
Apakah dugaan keterlibatan oknum aparat akan diperiksa secara independen?
Dan yang tidak kalah penting, apakah ada tindakan nyata terhadap pihak yang terbukti melakukan pelangsiran atau penyalahgunaan BBM bersubsidi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum di Wajo.
Publik Minta Jangan Ada Tebang Pilih
Masyarakat tentu berharap penertiban BBM bersubsidi dilakukan tanpa pandang bulu. Jika masyarakat biasa terbukti menyalahgunakan subsidi, harus diproses sesuai aturan. Demikian pula jika terdapat oknum aparat atau pihak lain yang terbukti terlibat, tidak boleh ada perlakuan berbeda.
BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara untuk masyarakat yang berhak, bukan komoditas yang semestinya dikuasai oleh kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Karena itu, RDP DPRD Wajo seharusnya menjadi titik awal evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan BBM bersubsidi di Kabupaten Wajo.
Masyarakat kini menunggu satu hal: bukti dan tindakan, bukan sekadar pernyataan.
Editor : Edi Prekendes
