.jpg)
BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Kelangkaan pelayanan BBM solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Wajo kembali menjadi sorotan. Asosiasi Pemerhati Lingkungan (APALA) Kabupaten Wajo mendatangi Kantor DPRD Wajo, Senin (29/6/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelayanan yang dinilai tidak adil dalam penyaluran solar subsidi.
APALA menyoroti sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Empagae, Amessangen, Ulugalung, dan Salojampu, yang disebut kerap dikeluhkan sopir truk karena sulit memperoleh solar bersubsidi, meski kuota kendaraan masih tersedia dalam aplikasi MyPertamina.
Koordinator APALA Wajo, Supris Musyafir, mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai pembatasan pengisian solar yang dinilai tidak memiliki standar yang sama di setiap SPBU.
"Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pembagian jatah BBM tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Pertamina melalui aplikasi MyPertamina. Seharusnya seluruh SPBU mengikuti prosedur yang sudah ditentukan," tegas Supris.
Menurutnya, perbedaan kebijakan antar-SPBU justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sopir angkutan barang yang mengandalkan solar subsidi untuk operasional mengaku sering pulang dengan tangki yang tidak terisi sesuai kuota yang tercantum dalam sistem.
APALA meminta DPRD Wajo tidak tinggal diam. Mereka mendesak agar Pertamina Fuel Terminal Parepare bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan SPBU di Kabupaten Wajo.
Desakan tersebut muncul karena APALA khawatir persoalan pelayanan BBM subsidi dapat memicu konflik antara masyarakat dan pengelola SPBU, sebagaimana insiden yang sempat viral di Kota Parepare.
"Kami tidak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Wajo. DPRD harus mengawal persoalan ini agar pelayanan SPBU benar-benar sesuai aturan dan masyarakat mendapatkan haknya," ujar Supris.
APALA juga menegaskan bahwa masyarakat sebagai pembayar pajak berhak memperoleh pelayanan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif, termasuk dalam memperoleh BBM bersubsidi yang telah diatur pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Wajo, Andi Gusti Sam, menyatakan bahwa seluruh dokumen aspirasi APALA telah diterima secara resmi.
Ia menjelaskan, meskipun aspirasi tidak diterima langsung oleh anggota DPRD, Sekretariat DPRD akan mendokumentasikan dan meneruskannya kepada pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Wajo untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret DPRD Wajo dan Pertamina. Sebab, selama persoalan pelayanan solar subsidi belum dibenahi, keluhan para sopir truk dipastikan akan terus berulang dan berpotensi memicu persoalan baru di lapangan.(Tim)
Editor : Edi Prekendes
