.jpg)
BERITAWAJO.ID, MAROS – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan tidak akan menjadikan aksi penanaman pohon pisang di jalan rusak sebagai dasar percepatan pembangunan jalan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Maros di Kantor DPRD Maros, Selasa (7/7/2026).
Dalam sambutannya, Andi Sudirman mengaku telah banyak melihat protes masyarakat melalui media sosial, termasuk aksi warga yang menanam pohon pisang di ruas jalan yang rusak sebagai bentuk protes.
"Sudah banyak di TikTok protes. Ini saja kita bangun jalan 1.000 kilometer, perencanaannya masih banyak tanam pisang. Kenapa? Karena ada yang bocorkan jumlah jalan. Saya bilang semakin tanam pisang semakin saya tidak kerja," tegas Andi Sudirman.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai sikap tegas pemerintah provinsi untuk tetap berpegang pada skala prioritas pembangunan, bukan berdasarkan tekanan melalui aksi protes.
Menurut Andi Sudirman, pemerintah tidak ingin menciptakan preseden bahwa setiap aksi demonstrasi atau penanaman pohon pisang akan otomatis membuat suatu ruas jalan diprioritaskan.
Ia mencontohkan pembangunan stadion yang pernah tertunda hingga tiga tahun akibat berbagai dinamika di lapangan.
"Bayangkan kalau demo semua yang lain, saya tersiksa Pak," ujarnya.
Gubernur Sulsel menegaskan seluruh pembangunan infrastruktur tetap mengacu pada perencanaan teknis, kondisi anggaran, dan program yang telah disusun.
"Kita bekerja sesuai dengan perencanaan dan program. Kalau cukup uang, saya akan kerjakan semua, bahkan dengan pakai emas kalau perlu," tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah maraknya aksi warga di sejumlah daerah yang menanam pohon pisang di jalan rusak sebagai bentuk protes agar segera mendapat perhatian pemerintah.
Di Kabupaten Wajo sendiri, aksi serupa sempat terjadi di ruas jalan provinsi wilayah Desa Lautang, Kecamatan Belawa. Warga menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Meski demikian, sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Sufriadi Arif telah menjelaskan bahwa penanganan ruas jalan tersebut tetap masuk dalam program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyebut penanganan telah mengalami penyesuaian desain dengan total panjang sekitar 22,4 kilometer, yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan kondisi, dan rekonstruksi jalan. Sementara untuk ruas STA 22 hingga STA 28 di kawasan Kampung Lautang akan membutuhkan pembangunan jalan baru melalui alokasi anggaran tersendiri.
Sumber: Pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan di HUT ke-67 Kabupaten Maros. Informasi awal diberitakan oleh Tribunnews.com.
Editor: Edi Prekendes
