.jpg)
BERITAWAJO.ID, SENGKANG — Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Wajo kembali menjadi perhatian. Bukan hanya persoalan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai menghantam lahan pertanian warga yang sangat bergantung pada ketersediaan air, Minggu 4/10/26.
Sejumlah petani kini harus mencari cara sendiri agar tanaman mereka tidak mati. Di tengah kondisi sumber air yang semakin terbatas, warga bahkan memilih bergotong royong menggali dan membuat aliran air menuju lahan pertanian menggunakan peralatan seadanya.
Kondisi tersebut salah satunya dikeluhkan warga di Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo. Para petani ramai-ramai membawa cangkul untuk membuat saluran air karena tidak memiliki biaya menyewa alat berat untuk melakukan penggalian.
Bagi petani, air saat ini bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan penentu apakah tanaman yang sudah ditanam dapat bertahan atau justru mengalami kerusakan.
“Kami terpaksa gotong royong. Daripada tanaman mati karena tidak ada air, lebih baik kami bekerja bersama membuat aliran air dengan cangkul,” ungkap seorang petani.
Hampir 10 Ribu Hektare Sawah Pernah Dilaporkan Terdampak
Persoalan kekeringan di Wajo bukan isu baru. Data yang diberitakan pada Agustus 2026 menyebut sekitar 9.851 hektare lahan sawah terdampak kekeringan, terdiri dari 8.209 hektare kategori ringan dan 1.642 hektare kategori sedang.
Sejumlah petani bahkan mengeluhkan sawah mulai retak, tanaman menguning sebelum waktunya, hingga kesulitan memperoleh air untuk mempertahankan tanaman.
Pemerintah Kabupaten Wajo sebelumnya juga telah melakukan langkah pompanisasi. Salah satu program di Kecamatan Maniangpajo disebut mampu membantu mengairi lebih dari 20 hektare lahan pertanian. Pemerintah juga menyatakan akan terus mencari solusi agar air dapat tersedia dan sampai ke lahan petani.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan air masih sangat besar.
Warga Pesisir Danau Tempe Juga Mulai Terdesak
Kekeringan juga dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir Danau Tempe.
Warga yang selama ini memanfaatkan sumber air dari sungai-sungai kecil maupun sumber air di sekitar danau kini menghadapi kondisi yang semakin sulit. Debit air menyusut dan kualitas air yang tersisa juga menjadi persoalan.
Sebelumnya, warga Desa Nepo, Kecamatan Tanasitolo, melaporkan kondisi Danau Tempe tahun ini terasa lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada air Danau Tempe terutama untuk kebutuhan mandi, mencuci dan kakus, meskipun kondisi air disebut sudah keruh.
Artinya, ketika sumber air semakin menyusut dan kualitasnya menurun, masyarakat di kawasan pesisir danau semakin membutuhkan intervensi pemerintah.
Pemerintah Sudah Bergerak, Tetapi Tantangannya Masih Besar
Sejumlah langkah pemerintah dan unsur terkait sebenarnya telah dilakukan.
Pemkab Wajo bersama Kodim 1406/Wajo pernah menyalurkan sekitar 10.000 liter air bersih kepada warga Dusun Tanete, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo.
Distribusi air juga dilakukan ke berbagai wilayah lainnya. Pada pertengahan September, BPBD Wajo dilaporkan telah menyalurkan 303.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak di berbagai wilayah. Kekeringan saat itu dilaporkan telah menjangkau sejumlah kecamatan dan ribuan warga.
Bahkan hingga awal Oktober, distribusi air bersih masih berlangsung. Pada 3 Oktober 2026, penyaluran air bersih kepada warga terdampak kekeringan dilaporkan berlangsung di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo.
Ini menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Wajo belum sepenuhnya selesai.
Jangan Hanya Responsif, Pemerintah Harus Proaktif
Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat: seberapa jauh pemerintah hadir langsung melihat persoalan warga di lapangan? Kenapa nampak terlihat sibuk main Domino dan mengikuti kegiatan Festival Danau Tempe 2026, Disaat warga berduka dilanda kemarau panjang
Seorang petani meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan kegiatan seremonial dan agenda protokoler, tetapi lebih banyak turun melihat kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
Menurutnya, kegiatan pemerintahan tetap penting. Namun ketika petani menghadapi ancaman gagal panen dan masyarakat kesulitan memperoleh air, maka perhatian terhadap kebutuhan dasar warga juga harus menjadi prioritas.
“Kami membutuhkan pemerintah hadir melihat kondisi kami. Petani membutuhkan air agar tanaman tidak mati. Jangan sampai masyarakat bekerja sendiri dengan gotong royong karena tidak mampu menyewa alat berat,” ujarnya.
Sorotan ini bukan berarti mengabaikan berbagai langkah pemerintah yang telah dilakukan. Justru karena persoalan kekeringan terus berulang dan cakupannya luas, diperlukan langkah yang lebih terencana, cepat dan menyentuh langsung kebutuhan warga.
Saatnya Pemetaan Kekeringan Dilakukan Lebih Serius
Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan pemetaan wilayah yang paling membutuhkan air, terutama kawasan pertanian dan permukiman pesisir Danau Tempe.
Bukan hanya mendistribusikan air minum ketika warga sudah kesulitan, tetapi juga memikirkan air untuk pertanian, termasuk pompanisasi, pembuatan saluran darurat, sumur bor, embung, penampungan air serta pemanfaatan sumber air yang masih tersedia.
Keterbatasan armada distribusi juga sebelumnya telah menjadi salah satu kendala dalam penanganan kekeringan di Wajo.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan tidak hanya datang setelah keluhan warga muncul, tetapi berdasarkan pemetaan wilayah rawan kekeringan yang dilakukan secara berkala.
Petani Tidak Butuh Seremonial, Mereka Butuh Air
Kemarau panjang akhirnya menjadi ujian bagi pemerintah daerah.
Petani yang sudah mengeluarkan modal untuk membeli bibit, pupuk dan biaya mengolah lahan tentu berharap tanaman mereka dapat dipanen. Tetapi tanpa air, seluruh biaya dan tenaga tersebut terancam sia-sia.
Di Desa Lowa, ketika warga harus mengangkat cangkul dan bergotong royong membuat saluran air karena tidak mampu menyewa alat berat, kondisi itu menjadi gambaran bahwa masyarakat sedang berjuang mempertahankan kehidupannya.
Pemerintah tentu telah melakukan sejumlah langkah penanganan. Namun masyarakat berharap langkah tersebut diperluas dan lebih tepat sasaran.
Sebab pada akhirnya, ukuran kehadiran pemerintah bukan hanya seberapa banyak kegiatan yang terlaksana, tetapi seberapa cepat persoalan warga dapat diatasi ketika mereka benar-benar membutuhkan bantuan.
Kemarau boleh datang, tetapi jangan sampai warga merasa harus menghadapi kekeringan sendirian,(Tim).
Editor : Edi Prekendes
