.jpg)
BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Pemerintah Kabupaten Wajo mencatatkan capaian positif dalam realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna DPRD Wajo, Kamis (25/6/2026), Bupati Wajo Andi Rosman mengungkapkan bahwa pendapatan daerah berhasil mencapai Rp1,62 triliun atau 103,08 persen dari target sebesar Rp1,57 triliun.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target dengan realisasi Rp256 miliar atau 106,98 persen, sementara APBD 2025 mencatat surplus sebesar Rp85,09 miliar dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Namun, di balik capaian tersebut, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Wajo masih menuai pertanyaan dari kalangan insan pers.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah ditiadakannya anggaran publikasi media di lingkungan DPRD Wajo. Saat itu, alasan yang disampaikan adalah penerapan sistem kerja sama publikasi melalui mekanisme "satu pintu" sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Kebijakan tersebut memicu reaksi dari kalangan jurnalis. Pada 8 Juni 2026, puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Organisasi Media Daerah (FORMADA) Kabupaten Wajo mendatangi Kantor DPRD Wajo untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka mempertanyakan kebijakan pemangkasan anggaran media yang dinilai berdampak terhadap kemitraan pemerintah dengan media lokal. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, para wartawan berharap pemerintah dan DPRD dapat mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi agar tidak mengurangi ruang publik memperoleh informasi pembangunan daerah.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Wajo menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan penggunaan APBD lebih efektif, terarah, dan difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, muncul pertanyaan di tengah publik. Jika realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target hingga 103,08 persen, PAD meningkat, APBD mencatat surplus, dan opini WTP kembali diraih, apakah kebijakan efisiensi yang berdampak pada sektor publikasi dan kemitraan media masih menjadi pilihan yang tepat?
Pertanyaan tersebut menjadi ruang evaluasi bersama. Sebab, di samping menjaga kesehatan fiskal daerah, keterbukaan informasi publik melalui media juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Ke depan, diharapkan pemerintah daerah bersama DPRD dapat membangun formulasi kebijakan yang tidak hanya menjaga efisiensi anggaran, tetapi juga tetap memperhatikan peran strategis media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.(Tim)
Editor : Edi Prekendes
