Akademisi Soroti Komunikasi Gubernur Sulsel soal Aksi Tanam Pisang di Jalan Rusak: Pemimpin Harus Siap Dikritik

BERITAWAJO.ID, MAKASSAR – Polemik pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terkait aksi warga menanam pohon pisang di jalan rusak terus menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari kalangan akademisi yang menilai respons tersebut tidak mencerminkan komunikasi politik yang ideal dari seorang pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Endang Sari, menilai seorang kepala daerah seharusnya mampu menerima kritik sebagai bagian dari konsekuensi jabatan publik.

Menurutnya, aksi protes masyarakat, termasuk penanaman pohon pisang di jalan rusak, merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang lahir dari kekecewaan atas pelayanan publik.

"Seorang pemimpin harus siap menerima kritik. Jabatan yang diperoleh melalui proses demokrasi membawa konsekuensi untuk mendengar dan merespons aspirasi masyarakat secara bijaksana," ujarnya.

Endang menegaskan, kepala daerah tidak berada di atas rakyat. Justru masyarakat adalah pihak yang memberikan mandat melalui pemilihan demokratis.

"Jangan memandang masyarakat seolah berada dalam sistem kerajaan. Pemimpin adalah pelayan publik yang bekerja atas mandat rakyat," tegasnya.

Sorotan tersebut muncul setelah beredar pernyataan Gubernur Sulsel yang menyebut dirinya tidak akan mengerjakan jalan yang ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes warga.

Pernyataan itu kemudian memicu beragam tanggapan di ruang publik karena dinilai kurang menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat yang selama ini mengeluhkan kerusakan infrastruktur.

Berawal dari Aksi Warga Desa Lautang

Baca Juga : Jalan Provinsi Wajo–Sidrap Rusak Puluhan Tahun, Warga Tanam Pisang di Tengah Malam: "Ini Tangisan Kami, Bukan Sekadar Protes"

Sorotan akademisi ini berkaitan dengan aksi simbolik warga Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang sebelumnya menanam pohon pisang di ruas jalan provinsi Belawa–Lautang. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan yang telah lama dikeluhkan warga.

Kerusakan jalan dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, membahayakan pengguna jalan, serta berdampak terhadap perekonomian warga.

Setelah aksi tersebut menjadi perhatian publik, Pemerintah Desa Lautang bersama tokoh masyarakat, aparat kepolisian, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar dialog. Dari pertemuan itu disepakati pohon pisang dicabut setelah pemerintah menyampaikan komitmen bahwa ruas jalan tersebut telah masuk dalam program penanganan pembangunan.

Meski demikian, pernyataan Gubernur yang menyebut semakin banyak pohon pisang ditanam maka jalan tidak akan dikerjakan tetap memicu diskusi luas mengenai pentingnya komunikasi publik seorang pemimpin.

Kritik Adalah Bagian dari Demokrasi

Baca Juga : Andi Sudirman: Semakin Tanam Pohon Pisang, Semak8n Saya Tidak Kerja Jalanan Itu

Pengamat menilai substansi persoalan bukan semata soal jalan rusak, tetapi bagaimana pemerintah merespons kritik masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kritik dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan sebagai bentuk perlawanan yang harus dibalas dengan pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik.

Karena itu, berbagai pihak berharap pemerintah tetap mengedepankan dialog, transparansi, dan percepatan pembangunan infrastruktur agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Aksi warga Desa Lautang sendiri telah menjadi perhatian luas dan membuka ruang diskusi mengenai pentingnya komunikasi yang membangun antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik.(Tim)

Editor : Edi Prekendes