.jpg)
BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Polemik pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pemerintah desa di Kabupaten Wajo terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Setelah sebelumnya mendapat sorotan dari LIRA dan LIPAN, kini warga Wajo, Titin Heriyani, turut menyampaikan pandangannya, Sengkang Senin (13/07/26).
Menurut Ketua IWO Wajo Titin Heriyani, kritik yang disampaikan oleh LIRA dan LIPAN memiliki dasar yang patut menjadi perhatian. Namun, ia lebih menyoroti persoalan sinergitas antara Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), APDESI, serta mitra kerja seperti LSM dan insan pers.
"Kalau menurut saya, terlepas dari tanggapan LIRA dan LIPAN soal Bimtek itu ada benarnya. Saya juga menyoroti dari segi sinergitas pemerintahan desa, PMD, dan APDESI. Kenapa ketika pelaksanaan kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan oleh pihak LSM maupun wartawan seakan selalu dipersulit?" ujarnya.
Ia mengaku, selama ini terdapat sejumlah alasan yang kerap disampaikan ketika LSM atau wartawan ingin melaksanakan kegiatan Bimtek bersama pemerintah desa. Di antaranya alasan bahwa kegiatan di luar daerah tidak diperbolehkan, serta alasan anggaran Bimtek sudah habis atau tidak tersedia.
"Alasan yang sering kami dengar adalah tidak ada aturan lagi untuk Bimtek di luar daerah, atau dana Bimtek sudah tidak dianggarkan maupun sudah habis. Dua alasan itu selalu menjadi 'senjata' ketika LSM dan wartawan ingin melaksanakan kegiatan," katanya.
Namun, Titin mempertanyakan mengapa kegiatan yang saat ini dilaksanakan justru dapat berjalan tanpa hambatan.
"Kalau sekarang bisa berjalan mulus, apa bedanya kegiatan yang dilaksanakan PMD atau APDESI dengan yang dilaksanakan mitra LSM dan wartawan? Sama-sama menggunakan narasumber, tempat kegiatan, bahkan lembaga penyelenggara Bimtek," ungkapnya.
Baca Juga : Bimtek Kades Wajo Berbayar RP3 Juta, Dipertanyakan Publik ?
Menurutnya, LSM dan wartawan merupakan bagian dari mitra strategis pemerintah yang juga seharusnya diberikan kesempatan membangun kemitraan melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa.
"Kalau dipikir secara bijak, kami sebagai mitra kerja juga seharusnya diberi kesempatan agar terjalin kemitraan yang baik di daerah sendiri. Mau dilaksanakan di dalam daerah ataupun di luar daerah, kami tentu mengikuti aturan yang berlaku," tambahnya.
Titin juga menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat desa yang menganggarkan kegiatan Bimtek hingga empat sampai lima kali dalam setahun. Karena itu, ia menilai tidak seharusnya kesempatan penyelenggaraan hanya terpusat pada pihak tertentu.
Selain itu, ia berharap apabila kegiatan Bimtek melibatkan LSM maupun wartawan sebagai penyelenggara, maka perlu pula mengikutsertakan perwakilan organisasi atau lembaga lain agar hubungan antarmitra tetap harmonis.
"Menurut saya, kalau memang kegiatan itu diberikan kepada LSM atau wartawan, sebaiknya juga melibatkan perwakilan lembaga lain supaya aman dan hubungan sesama profesi tetap terjaga. Itu hanya pendapat saya," tutup Titin.
Sebelumnya, pelaksanaan Bimtek bagi kepala desa di Kabupaten Wajo menjadi sorotan setelah muncul kritik terkait besaran kontribusi peserta serta pelaksanaannya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Berbagai pihak pun mendorong agar pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh mitra yang memenuhi ketentuan.
BERITAWAJO.ID membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Tim)
Editor : Edi Prekendes
